Publikasi
Hak Suara bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Tanggal publikasi: August 2010
Penulis: Fitri Bintang Timur
Judul lengkap: Hak Suara bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI): Ya, Tidak atau dengan Syarat?
Setelah didiamkan sedemikian lama, isu hak suara bagi anggota TNI muncul kembali ke permukaan. Satu hal yang berbeda adalah bahwa Presiden SBY sekarang merubah posisinya untuk mendukung pengembalian hak pilih tentara yang mengindikasikan perubahan sikap pemerintah. Karena keterlibatan tentara yang berlebihan di masa lalu, dapat dimengerti bahwa setiap kecenderungan untuk melibatkan mereka dalam isu-isu non-militer akan menjadi spekulasi dan sangat dipertanyakan.
Dari sisi pendukung rencana ini, mengembalikan hak pilih tentara dipandang sebagai hak warganegara yang sudah selayaknya diberikan. Itu juga merupakan upaya para tentara untuk terlibat dalam menentukan masa depan negara melalui pemilihan umum yang demokratis. Sementara sisi yang menentang meminta agar kejahatan tentara di masa lalu, terutama pelanggaran berat hak-hak asasi manusia, harus diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, komando teritori TNI harus dihapuskan sebelum tentara mendapatkan hak pilih mereka.
Sebenarnya, Indonesia memberikan hak pilih bagi tentara atau tidak; keduanya masih berada dalam koridor demokrasi. Hal tersebut lebih tergantung kepada sejarah dan kondisi politik di balik proses pembuatan kebijakan. Artikel ini juga memaparkan praktek hak pilih tentara Jerman sebagai perbandingan dan referensi.
(Tersedia dalam bahasa Inggris)
Download: softcopy di sini
Newsletter Edisi II/Juli/2010 Menggugah Akuntabilitas Aktor Keamanan
Tanggal publikasi: July 2010
Penulis: IDSPS, AJI dan FES
Penerbitan Newsletter Media dan Reformasi Sektor Keamanan ini merupakan hasil kerjasama antara Institute for Defense, Security, dan Peace Studies (IDSPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Newsletter mengangkat isu yang aktual setiap bulannya seputar reformasi sektor keamanan, memberikan perspektif atas sebuah isu, dan menyajikan secara ringkas namun komprehensif . Tersedia dalam edisi cetak dan elektronik untuk Bahasa Indonesia, dan edisi elektronik untuk Bahasa Inggris.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia)
Download: softcopy di sini
Kampanye ILO untuk Membangun Perlindungan Jaminan Sosial Universal
Tanggal publikasi: June 2010
Penulis: Assane Diop
Jaminan sosial adalah hak asasi manusia, namun sampai sekarang 80% penduduk dunia masih belum mendapatkannya. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa jaminan sosial adalah instrumen kuat untuk mengurangi kemisikinan dan ketidaksetaraan. Jaminan Sosial bagi semua orang adalah suatu hal yang mungkin. Yang kita perlukan adalah standard internasional, rencana aksi nasional, dukungan internasional, serta agen-agen perubahan yang kuat. Jaminan sosial membuat kehidupan banyak orang menjadi lebih layak.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Newsletter Edisi I/Juni/2010 Quo Vadis RUU Komcad & RUU Intel
Tanggal publikasi: June 2010
Penulis: IDSPS, AJI dan FES
Penerbitan Newsletter Media dan Reformasi Sektor Keamanan ini merupakan hasil kerjasama antara Institute for Defense, Security, dan Peace Studies (IDSPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Newsletter mengangkat isu yang aktual setiap bulannya seputar reformasi sektor keamanan, memberikan perspektif atas sebuah isu, dan menyajikan secara ringkas namun komprehensif . Tersedia dalam edisi cetak dan elektronik untuk Bahasa Indonesia, dan edisi elektronik untuk Bahasa Inggris.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia)
Download: softcopy di sini
Publikasi Baru : Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal
Penulis: Erhard Eppler
Penerjemah: Makmur Keliat
Di tengah-tengah krisis ekonomi yang tidak terduga yang mencengkram dunia pada tahun 2008, negara telah memperlihatkan kepulangannya secara menakjubkan. Setelah seabad neoliberalisme, yang manatera-nya adalah penguarangan kegiatan negara, kini justru negara-lah yang diharapkan pada saat bank-bank dan pasar-pasar mengalami kegagalan. Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia mengembangkan paket-paket penyelamatan dan stimulus dan bahkan melakukan nasionalisasi terhadap beberapa bagian yang penting dari sektor keuangan. Negara telah memeproleh kembali kekuasan ekonomi dan politiknya dan tengah menggunakannya.
Tetapi apakah sesungguhnya negara itu dan apa yang dapat dan yang harus dilakukannya? Dimanakah garis pemisah antara yang apa dapat diberikan pasar dan apa yang perlu diberikan negara?
Erhard Eppler menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini, dengan memberikan contoh-contoh politik dan sejarah dari seluruh belahan dunia.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia)
Dilema Politik dalam Menghadapi ACFTA: Apa Pilihan Untuk Indonesia?
Tanggal publikasi: March 2010
Penulis: Ivan Lim & Philipp Kauppert
Dengan menandatangani Pejanjian Perdagangan Bebas dengan Cina, ASEAN berharap untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam perdagangan internasional. Sebagai salah satu negara anggota penting dalam ASEAN, Indonesia mendukung ACFTA secara proaktif. Bagi para pendukungnya, ACFTA memberikan kesempatan-kesempatan yang lebih baik bagi bisnis local untuk dapat mengekspor labih banyak barang ke pasar Cina yang penting dan meningkatkan perdagangan bilateral serta investasi lintas kawasan. Bagi para penentangnya, ACFTA memiliki potensi untuk menjadi ancaman serius bagi industri dalam negeri dan dapat mengakibatkan kepada pemberhentian kerja secara masal. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menghadapi dampak negatif dari ACFTA. Upaya-upaya tersebut meliputi negosiasi ulang beberapa tarif, pemberian insentif fiskal bagi industri yang terkena dampaknya, perbaikan infrastruktur nasional dan reformasi Sistem Jaminan Sosial yang tidak layak.
(Tersedia dalam bahasa Inggris)
Download: softcopy di sini
Tidak Dapat Kembali Berbisnis Seperti Biasa: Gerakan Baru Serikat Pekerja Internasional dalam Krisis Lapangan Pekerjaan Global
Penulis: Susan Javad & Sarah Ganter
(Tersedia dalam bahasa Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2009
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Leaflet Indonesia Setelah Pemilu. Tantangan Inti Bagi Gerakan Serikat Pekerja Indonesia 2009-2014
Tanggal publikasi: December 2009
Penulis: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Leaflet ini mendeskipsikan 6 tantangan inti yang dihadapi oleh gerakan buruh di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain: sistem jaminan sosial, isu buruh outsourcing dan pekerja kontrak, isu upah, isu inspeksi buruh, dan isu zona ekonomi khusus.
(Tersedia dalam bahasa Inggris)
Download: softcopy di sini
Kekuatan Ekonomi Baru di Asia Timur dan Proses G-20
Tanggal publikasi: December 2009
Penulis: Norbert von Hofmann
Kelompok yang terdiri dari 20 negara kekuatan ekonomi baru dan negara industri penting (G-20) kemungkinan besar menjadi pelataran yang menentukan bagi isu-isu kerjasama ekonomi internasional. Tiga negara kekuatan ekonomi baru di Asia Timur yang menjadi anggota G-20 adalah Cina, Korea, dan Indonesia. Ketiganya menyambut diangkatnya isu G-20 dalam konferensi tingkat tinggi ekonomi dunia. Keanggotaan G-20 jauh lebih inklusif dibandingkan dengan G-8, tetapi pertanyaan mengenai legitimasi tetap muncul. Di dalam G-20, setiap negara anggota berhak menyampaikan sikap atau pandangan mereka dalam posisi yang setara. Dengan demikian, negara-negara anggota G-20 juga berkewajiban untuk menerima tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah global. Karena negara-negara kekuatan baru ini lebih berorientasi terhadap isu-isu jangka panjang, muncul pertanyaan tentang masa depan G-20. Jika G-20 harus berperan aktif di luar krisis keuangan, negara-negara kekuatan ekonomi baru tersebut harus siap untuk membentuk koalisi utara-selatan selain dari koalisi selatan-selatan saja.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai isu ini, silakan baca laporan FES Indonesia "Kekuatan Ekonomi Baru di Asia Timur dan Proses G-20" yang ditulis oleh Norbert von Hofmann.
(Tersedia dalam bahasa Inggris)
Download: softcopy di sini
Dinamika sosial ekonomi dari Perkembangan Biofuel di Asia Pasifik
Tanggal publikasi: December 2009
Penulis: Christina Schott
Perkembangan produksi biofuel yang signifikan akhir-akhi ini selalu menjadi bahan perbincangan sehubungan dengan dampaknya terhadap lingkungan dan keuntungan-keuntungan, serta potensi ekonominya secara umum. Namun, hal yang seringkali terlupakan adalah keseimbangan what biofuel dengan dampak sosial dari produksi bahan biofuel dari tumbuhan dan pedagang kecil di seluruh Asia. Meskipun terdapat kesadaran lokal mengenai hak dari penduduk asli dan hak sengketa tanah, produksi biofuel selalu mempengaruhi kehidupan pekerja tanaman dan pedagang kecil yang bekerja secara kontrak bagi perusahaan-perusahaan agrobisis besar.
Walau dampak sosial tersebut tidak dapat dibatasi - hal ini juga muncul sehubungan dengan produksi serabut agrikultur skala besar lainnya - perkembangan biofuel berpotensi untuk mengangkat permasalahan ini kepada dimensi baru yang sampai sekarang tidak diketuhui. Sebagai tambahan, permintaan terhadap serabut agrikultur seperti minyak sawit untuk produksi biofuel juga mengancam untuk mendesak permintaan akan serabut agrikultur bagi kepentingan nutrisi. Dinamika agrikultur yang kritis tersebut mengarahkan kepada pengadopsian kosa kata agrofuel oleh peneliti dan aktivis kritis dengan tujuan untuk mengangkat aspek-aspek problematis ini.
(Tersedia dalam bahasa Inggris)
Download: softcopy di sini
Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Terminologi
Tanggal publikasi: November 2009
Penulis: Dr. Ingo Wandelt
Satu fokus di dalam Reformasi di Indonesia adalah reformasi dan profesionalisasi sektor keamanan, yang dipahami dengan melibatkan sektor keamanan secara teguh dan berkesinambungan ke dalam institusi negara republik ini. Di samping isu yang penting ini, hal lain yang juga penting adalah dialog yang demokratis tentang kebijakan pertahanan dan keamanan. Satu prasyarat untuk mewujudkan semua itu adalah semua pihak yang terlibat dalam dialog ini memiliki bahasa yang sama tatkala mereka berbicara tentang keamanan. Sudah sejak lama, dialog tentang masalah-masalah keamanan hanya melibatkan sektor keamanan dan sekelompok kecil pakar yang ahli di bidang tersebut. Hal ini terjadi sebagian karena kompleksitas dan sensitifitas isu yang didiskusikan dan sebagian yang lain juga karena teknis bahasa tentang terminologi sektor keamanan yang kompleks dan eksklusif.
Kamus ini dimaksudkan untuk menerjemahkan bahasa sektor keamanan yang eksklusif itu, sehingga membuka kesempatan berpartisipasi bagi mereka yang selama ini tidak terlibat dalam dialog-dialog sektor keamanan. Selain itu, karena sektor keamanan selalu mempunyai dua dimensi: internal dan eksternal, yang saling berhubungan, ia juga mempunyai kecenderungan untuk terus mengglobal. Oleh karena itu, kebanyakan dialog ini diselenggarakan dengan menggunakan lingua franca terminologi sektor keamanan sebagai bahasa pengantarnya, yakni bahasa Inggris. Kamus ini diharapkan memfasilitasi keterlibatan pakar-pakar dari Indonesia, para pembuat kebijakan, dan publik yang tertarik dalam debat-debat internasional mengenai keamanan nasional, regional, dan global. Hal ini sangatlah penting untuk mengkomunikasikan praktik-praktik yang terbaik, menegosiasikan, dan mengkoordinasikan kerjasama multinasional dalam sektor keamanan, baik itu di atas panggung politik maupun pada praktik pelaksanaannya.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Akronim dan Singkatan
Tanggal publikasi: November 2009
Penulis: Dr. Ingo Wandelt
Satu fokus di dalam Reformasi di Indonesia adalah reformasi dan profesionalisasi sektor keamanan, yang dipahami dengan melibatkan sektor keamanan secara teguh dan berkesinambungan ke dalam institusi negara republik ini. Di samping isu yang penting ini, hal lain yang juga penting adalah dialog yang demokratis tentang kebijakan pertahanan dan keamanan. Satu prasyarat untuk mewujudkan semua itu adalah semua pihak yang terlibat dalam dialog ini memiliki bahasa yang sama tatkala mereka berbicara tentang keamanan. Sudah sejak lama, dialog tentang masalah-masalah keamanan hanya melibatkan sektor keamanan dan sekelompok kecil pakar yang ahli di bidang tersebut. Hal ini terjadi sebagian karena kompleksitas dan sensitifitas isu yang didiskusikan dan sebagian yang lain juga karena teknis bahasa tentang terminologi sektor keamanan yang kompleks dan eksklusif.
Kamus ini dimaksudkan untuk menerjemahkan bahasa sektor keamanan yang eksklusif itu, sehingga membuka kesempatan berpartisipasi bagi mereka yang selama ini tidak terlibat dalam dialog-dialog sektor keamanan. Selain itu, karena sektor keamanan selalu mempunyai dua dimensi: internal dan eksternal, yang saling berhubungan, ia juga mempunyai kecenderungan untuk terus mengglobal. Oleh karena itu, kebanyakan dialog ini diselenggarakan dengan menggunakan lingua franca terminologi sektor keamanan sebagai bahasa pengantarnya, yakni bahasa Inggris. Kamus ini diharapkan memfasilitasi keterlibatan pakar-pakar dari Indonesia, para pembuat kebijakan, dan publik yang tertarik dalam debat-debat internasional mengenai keamanan nasional, regional, dan global. Hal ini sangatlah penting untuk mengkomunikasikan praktik-praktik yang terbaik, menegosiasikan, dan mengkoordinasikan kerjasama multinasional dalam sektor keamanan, baik itu di atas panggung politik maupun pada praktik pelaksanaannya.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Menuju Upah Layak: Survey Upah Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia
Tanggal publikasi: October 2009
Penulis: Indrasari Tjandraningsih & Rina Herawati
Data-data ini diperoleh melalui sebuah studi yang dilakukan terhadap buruh-buruh yang bekerja di 50 (lima puluh) pabrik yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten (Jakarta Utara, Serang, Kabupaten dan Kota Tangerang, Bogor, Sukabumi, Semarang, Sukoharjo dan Karanganyar) di 4 (empat) propinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia.
Studi ini bertujuan mengumpulkan informasi untuk membangun konsep dan kebijakan upah minimum, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas buruh serta memanggil negara untuk berbagi tanggungjawab dengan pengusaha dalam menyejahterakan buruh.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia)
Download: softcopy di sini
Selebaran: 4 Fakta dan lebih banyak lagi Mengapa Kita harus Memperjuangkan Upah Layak
Tanggal publikasi: October 2009
Penulis: Indrasari Tjandraningsih & Rina Herawati
Data-data ini diperoleh melalui sebuah studi yang dilakukan terhadap buruh-buruh yang bekerja di 50 (lima puluh) pabrik yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten (Jakarta Utara, Serang, Kabupaten dan Kota Tangerang, Bogor, Sukabumi, Semarang, Sukoharjo dan Karanganyar) di 4 (empat) propinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah) yang merupakan pusat industri tekstil dan garmen di Indonesia.
Studi ini bertujuan mengumpulkan informasi untuk membangun konsep dan kebijakan upah minimum, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas buruh serta memanggil negara untuk berbagi tanggungjawab dengan pengusaha dalam menyejahterakan buruh.
(Tersedia dalam bahasa Indonesia)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2008
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2007
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2006
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2005
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2003
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2002
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES tahun 2001
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini
Daftar Publikasi FES sampai dengan tahun 2000
(Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris)
Download: softcopy di sini